 |
| Sumber:Dok.Pribadi |
Skenario pemerintah Indonesia untuk menggiring persoalan Papua kearah Teroris semakin nyata. Hal ini terlihat dengan rencana Pemerintah akan mengirim Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk membantu pengamanan di Papua. Otorita Khusus Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Brigadir Jenderal Sumardi mengatakan Detasemen 88 akan memperkuat pasukan Komando Daerah Militer Cendrawasih dan Kepolisian Papua.
"Ini sifatnya perkuatan. Front politik di Papua terpusat di Jayapura sehingga harus diperkuat," katanya, Sabtu, 16 Juni 2012. Sumardi belum mengetahui waktu kedatangan Detasemen 88.
Pemerintah juga mengirimkan tim yang dipimpin Menteri Koordinator Politik Djoko Suyanto, Kepala Kepolisian Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Panglima TNI Agus Suhartono, serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Mereka akan mendengar laoran Panglima Kodam Cendrawasih dan Gubernur Papua.
Menurut Sumardi yang pernah mengurus otonomi khusus di Aceh ini, masalah di Papua kompleks. Penembakan di sana tidak bisa diartikan sebagai konflik politik saja. "Di Papua ada masalah pemilihan kepala daerah, kesejahteraan, dan tidak jalannya pemerintahan daerah. Masalah Papua tak hanya soal politik," katanya. sumber: tempo
Rencana pengiriman densus 88 ke Papua yang dibiayai oleh Australia dan Amerika ini mendapat kecaman dari Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan menilai, sikap pemerintah yang menjadikan wilayah Papua sebagai operasi Densus 88, akan membuat kemelut persoalan Papua semakin keruh dan keamanannya malah tidak terkendali.
"Kalau menginginkan kondisi aman di Papua terpulihkan,jangan mengirim pasukan Densus 88 itu, sebab ini bukan ladang tepat operasi peperangan bagi Densus 88, yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris," jelas Syahganda.
Menurutnya, persoalan di Papua bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan. "Jadi, pemerintah tidak perlu terlalu ketakutan seolah-olah Papua hanya dapat diatasi dengan menghadirkan Densus 88," tegasnya.
Menurut Syahganda, dengan ribuan aparat keamanan yang kini ada di Papua baik Polri maupun TNI, sebenarnya terbilang cukup memadai sejauh langkah-langkahnya terfokus secara profesional pada pengupayaan damai warga Papua.
Dirinya menambahkan, penuntasan terhadap berbagai aspek persoalan Papua tidak boleh dilakukan parsial dan melalui pendekatan keamanan semata-mata. Mengingat muatannya yang tidak sederhana atas Papua itu.
Dirinya berharap, Presiden SBY turun langsung memimpin agenda pemulihan Papua serta mengambil prakarsa dialog dengan semua elemen kelompok, yang meliputi berbagai pihak di Papua.[dit]
Sementara itu, pernyataan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Tubagus Hasanudin, bahwa ada pihak asing terlibat terkait serentetan penembakan dan insiden di Papua, menuai beragam tanggapan.
“Saya tadi pagi bicara dengan beberapa pihak dan terungkap adanya tangan-tangan asing. Ini serius,” kata Tubagus di Gedung DPR, Senin 11 Juni 2012, seperti yang dikutip dari situs vivanews.com.
Tubagus mengungkapkan ada 11 kejadian aksi teror seperti di Sorong, Puncak Jaya, Biak, Wamena, Abepura, Merauke, Mimika, Timika, dan Paniai. Dari aksi teror yang terjadi di beberapa tempat itu ada 50 korban jiwa. "Perlu konsep, pelaksanaan, perencanaan yang jelas untuk menangani masalah ini,” kata dia.
”Saya sudah sampaikan beberapa nama dan minta ini di- target operasi-kan saja. Saya tidak akan sebutkan namanya. Jadi pelakunya asing, dan asli daerah yang dibina,” ujar mantan Sekretaris Militer di masa kepemimpinan Habibie dan Megawati Soekarnoputri tersebut.
KontraS dan Imparsial, dua organisasi pemantau pelaksanaan HAM di Indonesia, menduga penembakan misterius kecil kemungkinan dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), melainkan dilakukan oleh orang-orang yang terlatih menggunakan senjata dan pandai menghilangkan jejak.
“Kami menduganya begitu, karena kelompok bersenjata di Papua itu tidak terkonsolidasi dengan rapi, dan memiliki banyak keterbatasan. Berbeda dari GAM di Aceh,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti kepada wartawan di kantor Imparsial, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sedangkan Menkopolhukam, Djoko Suyanto, secara tegas membantah hasil investigasi Kontras, bahwa Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni (MT) sengaja ditembak anggota kepolisian hingga tewas.
Menurut Menkopolhukam, hal itu terjadi karena Mako melakukan perlawanan saat ditangkap, bukan disengaja.
“Kontras kan tidak di lapangan. Petugas di lapanganlah yang saya percaya apa yang mereka perbuat. Pesan Presiden sudah sangat dicermati oleh mereka. Mereka tidak akan berbuat lebih. Nyatanya tiga orang temannya ditangkap tidak apa-apa sejauh mereka kooperatif. Jadi silakan kita hormati pendapat Kontras. Tapi Kontras kan tidak ada di sana,” ujar Djoko Suyanto.
Pihak Kedutaan Besar AS di Jakarta sejak lama selalu menolak dikatakan terlibat dalam kekisruhan di negeri kaya tambang dan migas itu.
Sementara, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Puguh Santoso, mengatakan bahwa dari pemantauan selama ini memang ada kelompok-kelompok di luar negeri yang terus menerus melalukan "tekanan" dalam forum diplomasi dan intelektual.
Tentu skenario yang hendak menjadikan Papua sebagai ladang teroris dengan mengirim Densus 88 adalah sesat pikir karena itu semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya membuka hati nurani untuk dialog.
Oleh:John Pakage
=============================
Sumber: Facebook, Jhon Pakege
0 komentar:
Posting Komentar